Mataram, Salam Pena News – 25 Februari 2020, Aliansi Mahasiswa NTB yang terdiri dari HMI, PMII, KAMMI, PGK dan SEMMI,menggeruduk MAPOLDA Dan Gubernur NTB, mereka menolak keras tarian telanjang yang mencoreng nama baik Lombok dan NTB sebagai Wisata Halal Dunia.
Dalam Orasinya Ketua Umum BADKO HMI NUSRA Rizal Mukhlis mengingatkan kepada pemimpin NTB tentang dahsyatnya gempa Lombok beberapa tahun yang lalu.
“tahun 2018 Lalu kita dihadapkan dengan Musibah gempa bumi yang meluluh lantahkan NTB, Mestinya kejadian itu harus menjadi intropeksi bagi pemerintah untuk tegas dalam menyikapi taarian telanjang di Metzo” tegas Rizal sa’at menyampaikan Orasi di depan Kantor Gubernur NTB.
Selain itu Rizal mencontohkan bagaimana kota-kota besar dan megah di dunia yang hilang dan hancur disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lalukan seperti Kota Sodom dan Gomora, Kota Pompoi, dan Kota Baia yang semuanya hancur akibaat ganjaran dari perbuatan mereka.
“Kita tidak ingin kejadian-kejadin seperti kota-kota besar dunia itu terjadi juga di NTB, cukup gempa kemarin yang meberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai Murka Allah melebihi Kota-kota itu “ tandasnya
Sementara, Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Andi Kurniawan mendesak Pemda Lombok Barat untuk segera mencabut ijin tersebut.
“Polda NTB sejauh ini telah menetapkan dua orang gadis, penari telanjang sebagai tersangka yakni, SM dan YM. Dan mengamankan seorang laki-laki, DA karena diduga memberikan fasilitas berdasarkan laporan dari masyarakat,” ujar Andi
seperti press rilis diterima media ini.
Aksi yang dipimpin Imam Wahyudin tersebut sebelumnya mendatangi Markas Polisi Daerah (Mapolda) NTB. Menurut Yudin sapaannya, pementasan tarian telanjang untuk melayani tamu-tamu di Metzo Executif dan Karaoke Lombok menurutnya tidak hanya persolan moral privat melainkan moral publik.
Adapun sejumlah tuntutan massa aksi antara lain sebagai berikut:
1. Mendesak Bupati Lombok Barat Mencabut Ijin Usaha Metzo Executive Karaoke Lombok
2. Mendesak Kapolda NTB untuk mengusut kasus tarian telanjang sampai akar-akarnya tanpa pandang bulu.
3. Mendesak Kapolda NTB menyisir tempat hiburan yang menyediakan jasa tindakan asusila.
4. Mendesak Kapolda NTB untuk memasang garis polisi di seluruh bangunan Metzo Executive Karaoke Lombok
5. Mendesak Owner dan Manajemen Metzo Executive agar meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat NTB.
6. Mendesak Gubernur NTB untuk istiqomah menjalankan dan menegakkan Perda Wisata Halal dan menyelaraskan paradigma pembangunan yang sesui dengan Nilai-Nilai ke-NTB-an.
7. Mendesak Bupati Lombok Barat dan Gubernur NTB untuk tidak melindungi pengusaha Metzo Executive dan Karaoke Lombok.
