Bima Salam Pena News – Memperingati Hari Pelajar Internasional Tahun 2021, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta sejumlah elemen mahasiswa melakukan Aksi Unjuk Rasa di depan Kantor Bupati Bima, pada Rabu (17/11/2021).
KPR NTB menuntut Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan sistim pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan.
Firdaus, ketua Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia sudah harus menerapkan standar ketat dan melakukan upgread pada setiap aspek standar capaianya. Hal ini diharapkan agar pendidikan di Indonesia mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang sudah memasuki era revolusi 4.0.
“Sistem pendidikan kita sudah harus di upgrade agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan era revolusi 4.0”, kata Firdaus dalam orasinya.
Pelaksanaan standar ketat pada sistem pendidikan nasional bisa dilakukan dengan menerapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara serius sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan yang berkualitas juga harus merata dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi di daerah-daerah pelosok terdalam dan terluarpun harus dapat merasakan kualitas pendidikan yang sama.
“Bendidikan berkualitas harus dirasakan merata ke seluruh masyarakat, tidak hanya di kota tapi sampe ke pelosok-pelosok”, tuntut mahasiswa STKIP Taman Siswa dengan Megaphonenya.
Masa aksi terus menyampaikan orasi-orasi ilmiahnya secara bergantian dengan tertib dan aman.
(EB)
