Mataram, Salam Pena News ~ Belakangan ini media dihebohkan dengan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi yang mengatakan untuk menggenjot penjualan tiket MotoGP Mandalika, ASN diwajibkan membeli tiket.
Kebijakan tersebut menjadi kontroversi dan banyak menuai kritik. Mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP dinilai langkah yang tidak tepat karena tidak semua ASN suka menonton MotoGP.
Dalam klarifikasi, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan polemik tersebut hanya miskomunikasi. Sekda NTB atau Gubernur terlalu bersemangat. Sehingga, kebijakan yang belum final justru dipublikasikan ke media.
“Hari-hari ini heboh tentang ASN yang diwajibkan nonton MotoGP dgn diskon 10 persen. Mungkin Pak Sekda saya terlalu bersemangat agar MotoGP ini meriah dan sukses sehingga menyampaikan berita ini ke publik. Ini berita belum final,” kata Zulkieflimansyah, Rabu (02/03).
Gubernur NTB mengatakan, tidak ada kewajiban ASN membeli tiket MotoGP. Tapi usaha Pemprov NTB ASN dapat diberi diskon 10 persen jika ingin menonton MotoGP.
Bukan hanya ASN, Gubernur NTB juga tengah berupaya negosiasi ITDC maupun MGPA agar masyarakat NTB juga diberi diskon tiket MotoGP.
“Kami sedang dalam proses negosiasi bukan hanya untuk ASN tetapi untuk seluruh masyarakat NTB agar memperoleh diskon yang jauh lebih besar dari 10 persen sehingga banyak yang bisa menonton dan tidak memberatkan,” katanya.
Menanggapi itu, Sekda melalui pernyataan media mengatakan tidak pernah mengeluarkan statement menyebutkan ASN wajib membeli tiket. Sekda menuding media membuat framing pada berita.
“Tidak ada kata wajib. Pintar-pintar wartawan yang framing,” ujarnya dalam keterangan, Jumat, (04/03/2022).
Kemudian, siapakah yang berbohong dalam polemik ASN wajib membeli tiket MotoGP?
Sebelumnya, Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, dalam konferensi pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 secara virtual mengatakan Pemprov NTB sedang menggenjot penjualan tiket MotoGP hingga 35 ribu tiket.
Disebut, Pemprov NTB bakal mewajibkan ASN nonton MotoGP dengan membeli tiket. Pernyataan tersebut kemudian ramai dikutip media nasional di Indonesia.
(ARF)
