Oleh
NADIA LESTARI
Ketua Bidang Partisi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu
Sesuai Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 dan telah disyahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 yahun 2021
Jarapasaka (Jagung, Porang, Padi, Sapi Dan Ikan) sudah menjadi program unggulan daerah yang diyakini mampu mewujudkan visi DOMPU Mashur.
Namun beda dengan problem yang sedang di alami oleh para Petani soal harga Gabah yang dirasa cukup merugikan petani, “. Mestinya masalah ini sudah dipikirkan jauh2 hari oleh pemerintah daerah sebelum petani melakukan panen agar tidak ada masalah.
Sebenarnya masalah ini bukan sesuatu yang baru yang di hadapi oleh petani, “Namun ini suda lama bahkan suda menjadi Pesta buruk untuk para Petani“.
Sayangnya problem ini, ” Tidak dijadikan sebagai perhatian khusus oleh pemerintah daerah agar urusan Gabah petani teratasi”.
Selain pemerintah daerah turut juga 30 Anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat di kabupaten Dompu yang seakan-akan menutup mata dan telingah.
” Bungkamnya DPRD sangat merugikan petani”. Pada hal rajin melaksanakan RDPU yang tidak menghasilkan solusi terbaik untuk petani.
Kemesraan Ketua DPRD dan Bupati Dompu Bisa Berdampak Buruk Bagi Daerah
Sehingga mengacu pada persoalan tersebut saya menilai Bupati Dompu dan 30 Anggota DPRD Kabupaten Dompu, “Gagal dan Minim solusi untuk nasib Petani“.
Pada hal padi merupakan salah satu “Program Unggulan Daerah” yang mesti menjadi cita-cita besar untuk direalisasikan dalam meraih visi Dompu Mashur.
Kalau seperti ini cara pemerintah daerah dalam menjalankan program JARAPASAKA kedepannya, “Maka bisa dipastikan Program yang lainnya akan bernasib yang sama”.
Maka sebaiknya pemerintah harus cepat mencarikan solusi terbaik untuk para PETANI di tengah harga gabah yang begitu merosok dan jauh dari harapan petani.
Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pertama mengaktifkan kembali Perusahaan Daerah (PERUSDA), Kedua menintervensi Perum Bulog.
Dan jika, Perum Bulog beralasan soal Kapasitas tidak mencukupi atau ada alasan lain, “Maka Bupati Dompu harus berani ambil sikap tegas dan bila perlu hentikan aktivitas Bulog yang berurusan dengan gabah petani serta usir dari daerah”.
