Mataram, Salam Pena News ~ Konsep industrialisasi yang dicanangkan Gubernur NTB yang menjadi salah satu Visi Misi Pemprov NTB menjadi perhatian dari pegiat lembaga sosial masyarakat.
Industrialisasi adalah bentuk konkrit dari peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat akan tetapi semua itu hanya konsep diatas kerja saja, Dinas Teknis yang mestinya memiliki peran aktif disana tidak bisa menjalankan program tersebut.
Ketua Kode HAM NTB, Ali Wardhana juga ikut angkat bicara terkait visi misi Gubernur NTB terkait program industrialisasinya. Ia mengungkapkan bahwa contoh program penyulingan cengkeh dan pabrik pakan di STIP mangkrak hari ini.
“Katanya untuk menunjang industrialisasi tetapi kenyataannya semua yang diekspose baik dimedia, itu zonk dan nyaris tidak ada progres. Naasnya adalah alatnya pun sudah tidak ada di STIP saat ini. Kalau direkokasi, alasan relokasi alatnya apa.? Ini adalah penghilangan aset daerah dan bisa berakhir diranah hukum kami buat,” ungkap Ali Wardana, Selasa (10/05/2022).
Ketua Kode HAM NTB juga menyesali tidak adanya peran dari dinas-dinal lain, misalnya dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Tidak ada yang dilakukan oleh Dikbud NTB sampai hari ini untuk industrialisasi sesuai konsep Gubernur. Sementara banyak sekali program-program yang bisa dikembangkan oleh Dikbud yang kemanfaatannya mampu berkontribusi dalam memanfaatkan kualitas SDM maupun alat olahan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Barat.
“Boro-boro mau meningkatkan kualitas dan prinsip industrialisasi, pengerjaan proyek Ruang Kelas Baru SMA/SMK pun masih menuai masalah sampai hari ini. Lalu hasil dari Dinas ini apa?” ketusnya.
“Kami meminta kepada Gubernur NTB untuk segera mengevaluasi pejabat Dinas terkait karena masyarakat NTB belum merasakan dampak positif dari program-program yang ada. Jangan hanya memberikan manfaat pada kelompok tertentu saja. NTB ini milik masyarakat Lombok, Bima, dompu dan Sumabawa bukan milik kelompok tertentu,” tegasnya.
(ARF)
