Hasan Basri : Jokowi Garansi Pemilu Dilaksanakan Tahun 2024

Jakarta, Salam Pena News ~ Statemen Presiden RI, Joko Widodo saat menghadiri Konsolidasi Nasional anggota Bawaslu se Indonesia, di gedung Bidakara (17/12) memantik semangat Bawaslu Provinsi NTB untuk memgawal hajat demokrasi serentak.

Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri, menjelaskan, Presiden Jokowi menggaransi Pemilu Serentak yang telah diagendakan tersebut akan dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan. Pun, Pemerintah siap memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara Pemilu untuk sukseskan Pemilu.

Bacaan Lainnya

“Pak Presiden menyatakan Pemilu dan Pemilihan merupakan pesta terbesar dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Dan Presiden ajak kita untuk laksanakan dengan riang gembira,” urai Hasan.

Kata Hasan, dalam hal data pemilih, menjadi atensi serius Presiden karena dianggap belum mampu terselesaikan konferehensip. Hal tersebut dilatari oleh wilayah pemilihan yang luas serta kondisi geografis Negara Indonesia yang cukup sulit. Meski demikian, Presiden merasa yakin dengan kemampuan dan pemgalaman yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, akan mampu secara sistematis melakukan pengawasan terhadap semua tahapan Pemilu.

“Pak Jokowi menegaskan bahwa peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral untuk mengawal dan sukseskan Pemilu serentak ini,” jelasnya.

Warning Jokowi yang penting untuk diingat oleh semua Pengawas Pemilu, lanjut Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram ini, yakni menjaga kepercayaan. Katanya, penyelenggaraan Pemilu yang terpecaya akan melahirkan legitimasi yang kuat.

“Jika dalam permainan berlangsung dengan fair maka sekua kontestan akan menerima demgan baik hasilnya,” paparnya.

Terhadap kerjasama stakeholder, tambah Hasan, jiuga disinggung dalam pidato Presiden. Diingatkan, agar Pemerintah mensuport terhadap data yang dibutuhkan Bawaslu. Bahkan, Ketua Bawaslu RI diminta Jokowi untuk melaporkan kepadanya jika ada pemerintah yang tidak kooperatif.

“Tegas Presiden menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian data Pemilih pemerintan wajib mendukung Bawaslu,” ungkap Hasan memgutip Peesiden.

(EB)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *