Kota Bima, Salam Pena News ~ Polemik pelantikan pejabat kota Bima menjadi sorotan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima karena kami menilai pelantikan ini akan menjadi polemik dan melahirkan ketidak harmonisnya hubungan Birokrasi di Kota Bima.
Khairul selaku Kabid. PTKP HMI Cabang Bima menilai pelantikan jabatan hasil seleksi tidak sesuai dengan putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena sebelumnya KASN sudah mengeluar rekomendasi agar pelantikan lelang jabatan tersebut ditunda.
Pertama, Khairul Kabid PTKP HMI Cabang Bima mempertanyakan tindak lanjut Rekomendasi KASN tentang penundaan pelantikan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT).
Kedua, atas dasar apa Wali Kota Bima melakukan demosi apa dasarnya melakukan demosi (penurunan) di akhir jabatan dan kami menilai tindakan ini adalah tindakan yang tidak bedasarkan hukum yang sebenarnya ketika dia dilakukan demosi mestinya harus ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh seseorang.
Ketiga, secara etis Wali Kota Bima sebaiknya tidak bisa melakukan rotasi mutasi di hari-hari terakhir masa jabatanya, karena itu akan mengganggu keharmonisan hubungan birokrasi di kota Bima.
“Kami menduga rotasi mutasi diakhir masa jabatan wali kota Bima ada unsur politik,” ungkapnya saat diwawancarai awak mesia di Sekretariat HMI Cabang Bima, Mande Kota Bima pada Senin, (25/09/2023).
Keempat, kami meminta PJ. Wali Kota Bima ketika sudah dilantik nanti dapat meninjau kembali pelantikan yang dilakukan oleh Wali kota Bima, Muhammad Lutfi, SE, karena kami menilai akan mengganggu kondusifitas birokrasi dan akan menjadi penyakit di birokrasi Pemkot Bima karena tidak berdasrkan rekomendasi KASN.
(EB)
