Mataram, Salam Pena News – Komisi I DPRD NTB menyarankan Penjabat Gubernur NTB, HL Gita Ariadi, untuk sinkronkan programnya dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
Dirinya juga meminta untuk memperkuat fungsi koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk program yang berkelanjutan. Karena dinilai Pemerintah Provinsi tidak memiliki wilayah dan rakyat.
Menurut Politisi Partai Golkar itu, dalam hal fungsi koordinasi dan sinkronisasi, Pj Gubernur NTB harus memiliki pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan dan kecakapan mumpuni yang bisa bekerja secara kompak berdasarkan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.
“Antara perencanaan dan realisasi itu harus seimbang Dinas satu dengan yang lain. Jangan bekerja sendiri-sendiri, Pemprov Kabupaten/Kota harus satu pemikiran implementasi kebijakan dan realisasi agar bisa terarah serta fokus supaya terwujudnya percepatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Drs H Abdul Hafid, Jum’at 13 Oktober lalu
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki standar ukuran yang jelas guna mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan program pembangunan yang dikerjakan dalam semua aspek.
“Jadi harus terukur dengan jelas dan pasti. Tidak bisa diukur hanya dengan melakukan survey terhadap beberapa ribu orang saja. Ditambah kuantitas masyarakat kita cukup besar,” ujarnya.
Bahwa pekerjaan besar pemerintahan kedepan, terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat serta pengelolaan aset-aset daerah agar bisa meningkatkan pendapatan daerah.
“Khususnya di Pulau Sumbawa, sarana dan prasarana jalan harus diperhatikan lagi. Begitu pun aspek pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan daerah juga harus ditingkatkan,”ujarnya.*
