Bima, Salam Pena News ~ Sosialisasi pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Bima Mulyadin,M.Pd ajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif.
Dikatakan olehnya, tugas pengawasan pelaksanaan Pemilihan umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah tidak saja menjadi tugas Bawaslu, namun semua element masyarakat memiliki hak yang sama dalam melakukan pengawasan.
“Tentu kita semua memiliki keinginan yang sama, yaitu terlaksananya Pilkada yang damai dan Berintegritas,” sebut Mulyadin saat menjadi Narasumber pada Sosialisasi yang berlangsung di Kecamatan Lambitu, Senin (29/07/2024).
Mulyadin juga mengatakan dalam pemetaan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) terdapat beberapa potensi pelanggaran yang diantaranya menyoal Netralitas, Politik Uang, Politisasi SARA dan Penggunaan Fasilitas Negara.
Selain itu Mulyadin juga memaparkan tentang beberapa hal yang menjadi Pemicu terjadinya Konflik dalam Pilkada yang diantaranya pendataan Daftar Pemilih tidak akurat, Proses Pencalonan yang bermasalah, Kampanye diluar jadwal, Manipulasi Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan, Penyelenggaraan Pilkada tidak adil dan tidak netral serta Posisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Incumbent dalam Pilkada.
“Untuk menekan dan mencegah terjadinya potensi pelanggaran tersebut tentu sangat dibutuhkan kerjasama semua pihak, baik dari stakeholder maupun masyarakat untuk terlibat langsung dalam melakukan Pengawasan,” pungkasnya.
(EB)
