Jakarta, Salam Pena News – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melakukan aksi demonstrasi dengan salah satu tuntutan Mendesak Pemerintah memberantas mafia tambang, aksi tersebut berlangsung di depan Istana negara dan Gedung DPR RI di Jakarta, pada Senin (29/8/2022)
Ketua Bidang Energi dan Sumberdaya Alam PB HMI M. Ikram Palesa secara tegas meminta mafia tambang di seluruh Indonesia diberantas oleh pemerintah. Tambang Emas di Kabupaten Dompu NTB tidak lepas dari sorotan PB HMI.
“Kami minta PT. STM Angkat Kaki” Tegas Ikram dalam orasinya
Senada dengan Ikram, Wasekjen PB HMI Caca Handika menerangkan bahwa kehadiran PT. Sumbawa Timur Mining (STM) di Kabupaten Dompu tidak mampu memberi keyakinan akan hadirnya kesejahteraan masyarakat di NTB.
“Kami ini tidak tahu apa proyeksi PT STM untuk kemajuan masyarakat Dompu dan NTB, jangan sampai daerah kami bernasib sama dengan daerah tambang lainnya, seperti Papua, ada Tambang tapi masyarakatnya masih jauh dari kesejahteraan,” Teriak mantan Ketua Umum HMI Cabang Dompu ini ditengah aksi
Caca juga berharap pimpinan PT. Vale Indonesia Tbk turut memastikan agar PT. STM menjalankan kegiatan perusahaan dengan baik dan memperhatikan masyarakat.
“Kami minta seluruh Direksi atau Presiden Direktur PT. Vale sebagai pemegang saham mayoritas PT. STM yakni 80 persen, untuk turun tangan,”. Tutup Caca yang juga Ketua Umum DPP AMPI ini dalam keterangannya di depan Istana negara
Adapun PB HMI memberikan pernyataan sikapnya terhadap persoalan tersebut, dan turut menawarkan solusi kepada pemerintah untuk diambil kebijakan sebagaimana Hajinews kutip dari rilis, Ahad (27/8/2022) berikut poin-poinnya:
1. Menolak rencana pemerintah untuk kenaikan harga bbm bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi covid-19.
2. Minta pemerintah untuk mencabut kebijakan tarif dasar listrik
3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.(Cc)
