Bima, Salam Pena News – Khairul Koordinator Daerah (Korda) NTB BEM Nusantara meminta jabatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk di lakukan peremajaan.
Khairul menilai kegaduhan dan masalah yang ada di kabupaten Bima, bukan hanya di lakukan oleh oknu distributor dan pengecer, namun lemahnya lembaga pengawasan bentukan negara untuk mengawasi pupuk dan pestisida.
Bayangkan Selalu saja yang di salahkan adalah pelaksana tugas di lapangan yang mendata petani maupun kelompok tani suda terdaftar di RDDK atau tidak. Jelas Haerul pemuda yang perna jadi ketua BEM STISIP Mbojo Bima
Kasihan segala masalah yang ada, selalu saja alasannya klasik. Ndak enak kalau hanya cari siapa yang salah, “KP3 harusnya merekomendasikan solusi”. Saran Haerul Pemuda yang di besarkan oleh seorang petani asal Natu.
Disamping, Pemuda asal poja ini juga menyayangkan peran KP3 yang seolah tidak tahu tatakerja pengawasan.
Haerul juga agak khawatir kinerja KP3 yang suda tahu, “bahwa dari tahun ke tahun RDKK adalah sumber masalah”. “Terus kenapa tidak di lakukan evaluasi”.
Selemah inikah perangkat negara tidak mampu mengevaluasi dan mencarikan solusi dari setiap persoalan yang ada.
Untuk itu, sebaiknya Bupati Bima dan DPRD kabupaten Bima untuk segerah mengevaluasi kinerja KP3 yang kuat dugaan kami sebagai akar masalah pupuk di kabupaten Bima.
Jabatan KP3 bukan hanya untuk gaya gaya yang menghabiskan uang negara, “tapi untuk dilaksanan sebagai tanggung jawab dalam mengawasi sesuai dengan uandang-undang yang berlaku”. (Aw)
